Untuk menyelesaikan masalah kamboja,pemerintah indonesia telah mengadakan....sebanyak dua kali di....dan.... Tolong dijawab :)

salah satunya mengadakan jakarta informal meeting di jakarta yg satuny lagi gatau, kalo salah maaf yah

Jawaban pendek:

Upaya penyelesaian konflik Kamboja adalah:

1. Pertemuan informal di Jakarta yang diperantarai oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas pada tahun 1988 dan 1989.

2. Perundingan dan persetujuan damai di Paris pada tahun 1991.

3. Administrasi sementara oleh PBB melalui UNTAC dalam upaya mengakhiri konflik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Kamboja.

Jawaban panjang;

Setelah jatuhnya Khmer Merah pada 1979 akibat serangan Vietnam, di Kamboja berkuasa Republik Rakyat Kamboja yang pro-Vietnam. Namun masih terjadi perang saudara di Kamboja akibat konflik antara gerilya Khmer Merah (yang dibantu oleh China dan bersekutu dengan mantan raja Norodom Sihanok dan kelompok anti komunis) melawan Republik Rakyat Kamboja (yang dibantu oleh pemerintah komunis Vietnam).

China dan Vietnam sama-sama pemerintahan komunis namun mendukung pihak berbeda dalam perang di Kamboja karena pertentangan kedua negara.

Akibat konflik ini, Kamboja sudah terus menerus mengalami perang selama hampir dua dekade, yaitu tahun 1970an dan 1980an.

Pada akhir 1980an mulai diadakan upaya perundingan oleh Perdana Menteri pemerintah Republik Rakyat Kamboja, Hun Sen, yang bertemu dengan Sihanouk untuk membahas berakhirnya Perang Kamboja yang berlarut-larut.

Bulan Juli 1988, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Ali Alatas, mengadakan pertemuan pertama di antara empat faksi-faksi Kamboja yang bertikai, yang terdiri dari FUNCINPEC (kelompk Norodom Sihanok), Khmer Merah, KPNLF (kelompklok anti komunis Son Sann), dan pemerintah Republik Rakyat Kamboja.

Dua pertemuan lagi diadakan pada bulan Februari dan Mei 1989 antara para pihak bertikai. Karena semua pertemuan ini diadakan di Jakarta, pertemuan ini dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM) atau Pertemuan Informal Jakarta. Pertemuan di Jakarta ini menjadi awal perundingan untuk mengakhiri konflik Kamboja.

Pada bulan Juli 1989, Ali Alatas bersama dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Roland Dumas dalam membuka Konferensi Perdamaian Paris, yang merupakan tindak lanjut pertemuan Jakarta. Dalam pertemuan Paris dilakukan diskusi-diskusi terjadi mengenai rencana penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pembagian pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja yang akan datang.

Pada bulan September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensponsori pembentukan Dewan Nasional Kamboja, sebuah badan administratif yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan kedaulatan Kamboja untuk jangka waktu sementara sampai pemilihan yang disponsori oleh PBB diadakan.

Pada 23 Oktober 1991, ditandatangani Perjanjian Paris yang mengakhiri perang di Kamboja. Berdasar perjanjian ini, untuk aementara Kamboja dikelola oleh PBB melalui UNTAC (United Nations Transitional Authorithy ini Cambodia, Pemerintahan Peralihan PBB di Kamboja) yang akan mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, penyerahan senjata dari para pemberontak dan penyelenggaraan pemilihan umum.

UNTAC berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di Kamboja pada tahun 1993 yang dimenangkan oleh partai FUNCINPEC. Kamboja kemudian dinyatakan sebagai negara merdeka kembali, dengan Norodom Sihanok sebagai Raja.